TIMES MEDAN, JAKARTA – Pemerintah semakin serius mempersiapkan program Sekolah Rakyat, yang rencananya akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026. 

Dalam rapat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (10/3/2025), jajaran Menteri Kabinet Merah Putih membahas berbagai aspek penting terkait program ini, termasuk lokasi, kurikulum, sarana-prasarana, serta mekanisme penerimaan siswa.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melaporkan bahwa hingga saat ini sudah ada 53 lokasi yang siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat. “Kami melaporkan per hari ini sudah ada lebih dari 50 lokasi, 53 lokasi lah tepatnya, yang siap untuk menyelenggarakan sekolah rakyat ini. Namun demikian, data terus akan berkembang karena 2-3 hari ke depan kami akan koordinasi dengan gubernur, dengan bupati, wali kota, di mana persiapan-persiapan yang kami lakukan itu paralel,” ujar Gus Ipul dalam keterangan persnya Selasa (11/3/2025).

Presiden Prabowo meminta agar program ini terus dimatangkan dan dapat mencakup sebanyak mungkin daerah. Presiden juga menginstruksikan agar rencana ini segera ditindaklanjuti dan diupayakan agar lebih banyak daerah yang bisa berpartisipasi.

Penerimaan Siswa Berbasis Data Sosial Ekonomi

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa penerimaan siswa akan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya dari kelompok Desil 1 dan Desil 2, yang merupakan masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rentan. 

Adapun lokasi yang dipilih, ungkap Amalia menambahjkan, sebagian besar berada di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan kebutuhan pendidikan yang mendesak

Kesiapan Infrastruktur dan Fasilitas

Gus Ipul menekankan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya fokus pada kurikulum, tetapi juga memastikan kesiapan infrastruktur. Sekolah-sekolah yang dipilih harus memenuhi syarat kelayakan, seperti ketersediaan asrama, ruang kelas, tempat ibadah, kantin, dan fasilitas olahraga.

Sementara lokasi yang dipilih sudah memiliki bangunan yang memadai, termasuk asrama dan fasilitas pendukung lainnya. "Ini penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif,” ujar Gus Ipul.

Dukungan dari Perguruan Tinggi

Dua perguruan tinggi, yaitu Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA), telah menyatakan komitmen mereka untuk mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat kualitas pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah tersebut.

Pemerintah saat ini sedang melakukan konsolidasi terkait kebutuhan anggaran untuk pembangunan dan renovasi fasilitas Sekolah Rakyat. "Presiden meminta kami untuk terus melakukan konsolidasi, sekuat-kuatnya dan seberapapun yang mampu. Ini bagian dari memuliakan keluarga miskin dan sekaligus mendorong agar kebangkitan wong cilik itu terjadi menuju Indonesia Emas tahun 2045 yang akan datang,” kata Gus Ipul.

Dalam beberapa minggu ke depan, pemerintah akan mengumumkan skema yang lebih jelas terkait jumlah siswa per sekolah dan alokasi anggaran. “Insyaallah dalam waktu 1-2 minggu yang akan datang mudah-mudahan sudah lebih jelas gambarnya,” ucap Gus Ipul.