MEDAN – Negara kini hadir lewat sepiring nasi. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintahan Prabowo Subianto menjanjikan masa depan dimulai dari meja makan sekolah. Stunting memang turun menjadi 19,8% pada 2024 namun itu tetap berarti hampir satu dari lima balita masih tumbuh dalam kekurangan. Sepiring makanan dibagikan; persoalannya, apakah ia cukup untuk menjawab masalah yang jauh lebih dalam dari sekadar rasa lapar?

Kebijakan publik yang baik tidak hanya diukur dari ketepatan diagnosa masalah, melainkan juga dari kesesuaian desain solusi. Stunting bukan sekadar akibat kurangnya makanan, melainkan hasil interaksi faktor kemiskinan, sanitasi, akses air bersih, kualitas layanan kesehatan, serta pola asuh keluarga. 

Laporan Bank Dunia dan UNICEF berulang kali menekankan bahwa perbaikan gizi memerlukan pendekatan multisektor. Jika MBG diposisikan sebagai intervensi tunggal yang berdiri sendiri, maka ia berisiko menjadi solusi yang hanya menyentuh gejala, bukan akar persoalan.

Di titik inilah perspektif sosiologis menjadi relevan. Gizi bukan semata urusan biologis, melainkan bagian dari struktur sosial. Ketimpangan pendapatan, ketidakmerataan pembangunan antarwilayah, dan kerentanan pekerjaan informal membentuk kondisi di mana keluarga sulit menyediakan pangan bergizi secara konsisten. 

Jika struktur ekonomi yang menghasilkan ketimpangan tersebut tidak berubah, maka intervensi negara melalui pembagian makanan berpotensi menjadi kompensasi atas ketidakadilan distribusi sumber daya yang lebih luas. Program ini penting, tetapi ia tidak boleh menggantikan agenda struktural seperti penguatan jaminan sosial, perbaikan upah layak, dan pembangunan sanitasi dasar.

Skala fiskal program ini memperbesar urgensi evaluasi kritis. Realisasi belanja MBG sepanjang 2025 dilaporkan mencapai sekitar Rp51,5 triliun dari pagu Rp71 triliun, dengan klaim cakupan puluhan juta penerima manfaat (Databoks Katadata, 2025). 

Dalam konteks APBN nasional yang berada di kisaran lebih dari Rp3.000 triliun, alokasi ini menjadikan MBG salah satu program sosial terbesar yang pernah dijalankan secara serentak. Angka tersebut tidak kecil, dan karenanya menuntut transparansi serta kejelasan indikator dampak.

Dari sudut pandang sosial, besarnya anggaran ini juga mencerminkan pilihan politik tentang prioritas pembangunan. Setiap keputusan anggaran adalah keputusan tentang siapa yang diutamakan dan model kesejahteraan seperti apa yang ingin dibangun. 

Apakah negara memilih pendekatan distribusi langsung berbasis konsumsi, ataukah memperkuat kapasitas produksi dan daya beli rumah tangga? Pertanyaan ini bukan untuk menolak MBG, melainkan untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak berdiri terpisah dari strategi pembangunan ekonomi yang lebih menyeluruh.

Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab secara terbuka adalah: bagaimana efektivitas program ini diukur? Apakah ada baseline dan evaluasi kuasi-eksperimental untuk membandingkan status gizi penerima dan non-penerima? Apakah penurunan stunting 2024 dapat dikaitkan langsung dengan MBG, atau lebih dipengaruhi oleh intervensi lain seperti bantuan sosial dan perbaikan layanan kesehatan primer? Tanpa metodologi evaluasi yang jelas, klaim keberhasilan akan sulit diverifikasi secara ilmiah.

Aspek tata kelola juga memerlukan perhatian serius. Rantai distribusi MBG melibatkan pengadaan bahan pangan dalam skala besar, pengelolaan dapur umum, distribusi ke ribuan sekolah, serta pengawasan kualitas dan keamanan makanan. 

Kompleksitas ini membuka ruang risiko kebocoran dan inefisiensi. Transparency International Indonesia telah mengingatkan bahwa program sosial dengan jaringan pelaksana luas memerlukan pengawasan berlapis dan sistem audit independen agar terhindar dari potensi korupsi. Pengalaman berbagai program bantuan sebelumnya menunjukkan bahwa titik rawan sering kali berada pada pengadaan dan distribusi tingkat lokal.

Persoalan tata kelola bukan sekadar soal administrasi, tetapi juga relasi kuasa. Siapa yang menjadi penyedia? Siapa yang menentukan kontrak? Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengawasi distribusi? Jika pengambilan keputusan terpusat dan minim partisipasi publik, maka program sosial mudah terjebak dalam logika birokrasi tertutup yang jauh dari kebutuhan riil penerima manfaat.

Selain persoalan administratif, isu keamanan pangan menjadi sorotan penting. Sejumlah laporan media sepanjang 2025 mencatat kasus dugaan keracunan makanan di beberapa daerah penerima MBG. Insiden semacam ini tidak dapat dianggap sebagai gangguan kecil, karena menyangkut kesehatan anak secara langsung. 

Dalam standar kesehatan masyarakat, sistem quality control dan sertifikasi dapur harus dirancang ketat, termasuk pelatihan pengelola, pengawasan sanitasi, serta pengujian berkala oleh laboratorium independen. Jika skala distribusi diperluas tanpa kesiapan infrastruktur keamanan pangan, risiko insiden serupa akan meningkat.

Lebih jauh lagi, terdapat dimensi ekonomi politik yang patut dianalisis. MBG dirancang dengan narasi penggunaan bahan pangan lokal untuk mendukung UMKM dan petani. 

Gagasan ini progresif, tetapi implementasinya menentukan siapa yang benar-benar diuntungkan. Tanpa mekanisme pengadaan terbuka dan transparan, peluang konsentrasi kontrak pada pemasok tertentu tidak dapat diabaikan. 

Jika penguatan ekonomi lokal menjadi salah satu tujuan, maka desain kontrak harus memastikan keterlibatan koperasi dan petani kecil secara nyata, bukan sekadar simbolik. Tanpa itu, manfaat ekonomi dapat terakumulasi pada aktor yang sudah memiliki akses modal dan jaringan distribusi.

Di sisi lain, penting untuk mengakui bahwa intervensi langsung seperti MBG memiliki keunggulan tersendiri. Ia memberikan manfaat yang segera dan terukur anak menerima makanan setiap hari. 

Dalam situasi keluarga rentan, pengurangan beban pengeluaran makan siang dapat meningkatkan daya beli rumah tangga. Secara sosial, kehadiran negara dalam ruang sekolah juga memperkuat pesan bahwa kesejahteraan anak adalah tanggung jawab kolektif.

Namun manfaat jangka pendek tersebut harus diimbangi dengan strategi jangka panjang yang lebih struktural, seperti perbaikan sanitasi, edukasi gizi keluarga, serta penguatan ekonomi rumah tangga. 

Tanpa integrasi lintas sektor, MBG dapat berjalan paralel tanpa mempercepat perubahan sistemik. Ia akan menjadi kebijakan yang bekerja di permukaan, sementara akar ketimpangan sosial tetap bertahan.

Solusi MBG tidak cukup berhenti pada distribusi makanan. Data dampak harus dibuka secara rutin indikator gizi, capaian belajar, hingga audit anggaran dan diuji oleh perguruan tinggi serta auditor independen, bukan hanya laporan internal. Standar keamanan pangan wajib ditegakkan tanpa kompromi, dan sistem pengadaan harus transparan agar tidak sekadar menguntungkan pemain besar. 

MBG adalah pertaruhan besar. Ia bisa menjadi pijakan pembangunan manusia jika dikelola dengan disiplin dan akuntabilitas. Tetapi tanpa pengawasan kuat dan keberanian memperbaiki desainnya, program ini berisiko menjadi kebijakan mahal dengan dampak yang sulit dibuktikan.

Perlu diingat, kebijakan publik tidak pernah cukup dengan niat baik; ia diuji oleh transparansi, akuntabilitas, dan keberanian menghadapi kritik. Dalam MBG, masa depan program ini akan ditentukan bukan oleh besarnya anggaran, melainkan oleh kesediaan negara membuka data dan membiarkan evaluasi berjalan tanpa defensif. 

***

*) Oleh : Sry Lestari Samosir, S.Pd., M.Sos., Dosen di Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

 

____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.