TIMES MEDAN, JAKARTA – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan berupaya menghindari munculnya kelompok miskin baru di Indonesia. Upaya itu dilakukan melalui perluasan program bantuan sosial serta peningkatan keterampilan kerja bagi masyarakat.

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko, menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri pelantikan lima kepala badan khusus dan enam wakil kepala badan di Istana Negara, Jakarta,  Selasa (22/10/2024).

"Karena kemiskinan itu bagaimana membuat program pembangunan yang bisa mencegah kelahiran orang miskin baru," katanya.

Meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran hingga Rp400 triliun untuk program pengentasan kemiskinan, Budiman mengakui bahwa target belum sepenuhnya tercapai.

Pada rapat kabinet yang dijadwalkan Rabu (23/10/2024), Budiman berencana mengusulkan strategi menyeluruh untuk menyinkronkan berbagai program yang tersebar di banyak kementerian terkait pengentasan kemiskinan.

Mantan aktivis itu juga menekankan pentingnya memastikan program pembangunan benar-benar efektif dalam mencegah lahirnya generasi baru yang miskin.

Kendati angka kemiskinan hanya turun 0,1 persen, ia optimistis pendekatan baru yang diusulkan dapat memberikan hasil yang lebih signifikan.

Budiman menambahkan, perhatian juga diberikan pada kelompok masyarakat yang berisiko terkena dampak disrupsi ekonomi dan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dapat mengancam posisi kelas menengah.

Dalam konteks bantuan sosial, dia mengungkapkan rencana perluasan program untuk menjangkau masyarakat yang mengalami kemiskinan ekstrem.

Sementara itu, kata Budiman Sudjatmiko, bagi kelas menengah yang rentan, fokus akan diarahkan pada pengembangan keterampilan kerja serta pemberian akses modal untuk mendukung usaha baru, guna menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi. (*)